Tingkatkan Kompetensi Kepala Perpustakaan melalui Diklat Manajemen Perpustakaan

Majunya perpustakaan, tergantung pada peran kepala perpustakaan dalam mengelola perpustakaan, Banyak kepala perpustakaan yang diangkat menjadi kepala perpustakaan, namun tidak memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan atau pelatihan dibidang perpustakaan, sehingga menyulitkan bagi kepala perpustakaan tersebut dalam mengelola perpustakaan secara efisien dan efektif. Untuk mengatasi kurangnya kompetensi para kepala perpustakaan, baik di tingkat perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinnggi, perpustakaan khusus maupun perpustakaan umum, Perpustakaan Nasional RI telah mengeluarkan kurikulum diklat bagi para kepala perpustakaan tersebut, yaitu Diklat Manajemen Perpustakaan.
Diklat manajemen Perpustakaan, disusun berdasarkan pada standar kompetensi kerja kepala perpustakaan dan tertuang dalam Uraian Tugas Pustakawan serta Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008.

Kurikulum Diklat Manajemen Perpustakan dapat dilihat sebagai berikut

Kurikulum Dan GBPP Manajemen Perpustakaan by sudarto on Scribd

Pengembangan kompetensi melakukan Kajian Pengembangan Kepustakawanan Peserta Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Jalur)

Pertajam Kompetensi dalam melakukan Kajian Pengembangan Kepustakawanan,, Peserta Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Jalur) foto bersama fasilitator (Sudarto)

Kompetensi Pustakawan Tingkat Ahli yang sangat penting adalah menulis karya ilmiah, sehingga kompetensi tersebut perlu ditingkatkan, terutama pada Peserta Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Jalur) yang dilaksanakan Perpustakaan Nasional RI tanggal 1 s.d. 23 Mei 2017 di Hotel Bumi Wiyata, Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, dan  diikuti oleh 16 orang peserta dari seluruh Indonesia.

Dalam sesi pembelajaran Mata Diklat "Kajian Pengembangan Kepustakawanan," yang difasilitasi oleh Sudarto, peserta diklat dipandu melalui latihan, diskusi dan presentasi, khususnya dalam mempertajam kompetensi melakukan Kajian Pengembangan Kepustakawanan, menyusun proposal pengkajian pengembangan kepustakawanan, mulai dari mengidentifikasi masalah di perpustakaan, merumuskan judul, merumuskan masalah kajian/ penelitian, merumuskan tujuan dan manfaat kajian, mendeskripsikan metodologi kajian, termasuk menentukan sumber data, populasi dan sampel kajian, penyusunan instrumen, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Ternyata permasalahan di perpustakaan sangat kompleks, dan memerlukan pemecahan melalui berbagai cara, diantaranya melalui pengkajian atau penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil yang akurat" Demikian komentar salah satu peserta Diklat. Diharapkan setelah selesai pelatihan, peserta 

dapat mengembangkan ilmu dan mampu memecahkan masalah kepustakawanan berdasarkan hasil pengkajian atau penelitian.

Sukses dan Selamat Berkarya untuk semua Peserta Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Alih Jalur).

Salam Literasi

Sudarto

22 Mei 2017

Peserta Seminar

Peserta Seminar Nasional: 1. Peran Kebudayaan dalam Pembangunan, Bappenas, 2017 2.

Pustakawan sebagai Motor Penggerak Literasi Informasi di Perpustakaan

Pak Aim salah seorang pustakawan Perpustakaan Nasional RI
sedang mengajarkan literasi informasi di perpustakaan melalui sulap

Literasi informasi masih belum optimal di kalangan pustakawan baik sebagai pelaku maupun fasilitator literasi. Tema inilah yang diangkat sebagai materi kajian informasi pada Diklat Penulisan Karya Ilmiah Perpustakaan Nasional, di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Depok (10/5). Sudarto, salah satu  Widyaiswara di Perpustakaan Nasional RI yang sudah lama bergelut dalam bidang literasi informasi, hadir sebagai pemateri tunggal.

Sudarto, salah satu  Widyaiswara di Perpustakaan Nasional RI yang sudah lama bergelut dalam bidang literasi informasi, hadir sebagai pemateri tunggal.

Literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan ia membutuhkan informasi, bagaimana cara menemukannya, bagaimana memilahnya, dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Menurutnya, dalam meningkatkan budaya literasi informasi di lingkungan perpustakaan, pustakawan harus mengetahui kendala-kendala dalam penerapan literasi informasi. Pemahaman tersebut akan mengantarkan pustakawan dalam menemukan strategi-strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya meningkatkan literasi informasi.

Pustakawan sebagai motor penggerak dapat melakukan berbagai cara dalam meningkatkan literasi informasi, salah satunya dengan melakukan bimbingan pemakai dengan cara yang menarik dan atraktif seperti; dengan sulap atau poster-poster literasi yang persuasif. Seperti yang dicontohkan oleh Abdul Rahim, salah seorang Pustakawan di Perpustakaan Nasional. Pak Aim, begitu panggilannya mempraktikkan sulap di hadapan peserta diklat. Menurutnya dengan sulap, pemustaka khususnya anak-anak sekolah lebih mudah memahami literasi informasi di perpustakaan. Dengan demikian, paradigma pemustaka terhadap perpustakaan yang kaku dan rumit berubah menjadi menyenangkan dan memudahkan.

Salah satu kelompok dari Perpustakaan Nasional sedang berdiskusi tentang rencana program dan kegiatan literasi informasi di perpustakaan.

Pada sesi akhir, peserta diklat diberikan tugas membuat rencana program literasi informasi secara berkelompok kemudian dipresentasikan yang akan ditanggapi dengan pertanyaan dan saran dari widyaswara dan peserta lainnya. Dan ditutup dengan berfoto bersama.

Kontributor:      Samsiyah

                          Rudianto

                          Eti Sumiati                  

  Ninies Ardhiani

                          Irdaniajati

Peningkatan Kompetensi Pustakawan dalam Menulis Karya Ilmiah

Untuk meningkatkan kompetensi pustakawan dalam penulisan karya ilmiah, Perpustakaan Nasional RI melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Angkatan III pada tanggal 8 s.d 20 Mei 2017 di hotel Bumi Wiyata Depok. Peserta pendidikan dan pelatihan sebanyak 30 orang pustakawan dari berbagai perpustakaan di Indonesia. Peserta sangat antuasias dalam mengikuti kegiatan tersebut seperti nampak ketika mengikuti  materi  Kajian Informasi yang disampaikan narasumber. Drs. Sudarto, M.Si dari Perpustakaan Nasional RI,  Peserta terlibat dalam dikusi terbuka dengan narasumber. 

Kegiatan ini dipandu para pakar dan ahli penulisan karya ilmiah dari Perpustakaan Nasional RI dan Universitas Negeri Jakarta. Salah satu pakar tersebut adalah Drs Sudarto Msi. Sudarto menyampaikan materi yang sangat mendasar dalam penulisan karya ilmiah yaitu Kajian Informasi. Materi kajian informasi diberikan di hari ke-2 pelaksanaan diklat. Sudarto memaparkan kajian informasi yang merupakan bekal penting seorang pustakawan dalam menyusun karya ilmiah karena informasi yang benar dibutuhkan untuk mendasari penulisan karya ilmiah tersebut. Kemampuan literasi informasi pustakawan harus perlu diasah terus untuk dapat memanfaatkan informasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

(Kelompok Peserta)

Kurikulum Diklat Penulisan Karya Ilmiah sebagai berikut:

Bab I Kurikulum Karya Ilmiah by sudarto on Scribd

Pelatihan bagi Tenaga Pengajar bidang Perpustakaan (TOT)

Widyaiswara/ tenaga pengajar/ fasilitator dalam sebuah pelatihan, memegang peranan sangat besar dalam mencapai tujuan pelatihan, selain aspek peserta, fasilitas, sarana prasarana, dan perangkat lainnya seperti kurikulum, bahan ajar, perangkat evaluasi, serta pedoman penyelenggaraan pelatihan.  Pengajar diharapkan memiliki kompetensi yang memadai dalam hal menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom, yakni tujuan untuk menyampaikan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Kemampuan tenaga pengajar menganalisis materi pembelajaran tersebut, akan menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Setelah melakukan analisis materi pokok bahasan dan sub pokok bahasan serta mentukan metode pembelajaran yang sesuai, pengajar segera mnenyusun Agenda mengajar, berupa Satuan Acara Pembelajaran (SAP).

Dalam SAP dideskripsikan secara singkat uraian materi, pokok bahasan dan sub pokok bahasan, metode, media, alokasi waktu, serta kegiatan yang harus dilakukan oleh pengajar maupun peserta pelatihan, mulai dari awal pelatihan (Pembukaan, inti pembelajaran, serta kesimpulan dan penutup).

Pelatihan dilaksanakan Perpustakaan Nasional RI tanggal 3 April s.d. 21 April 2017 bertempat di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta Pusat.

Foto, Pasca Sesi "Pemilihan Metode Pembelajaran Perpustakaan"

Seminar Nasional Peran Kebudayaan dalam Pembangunan

Peran Kebudayaan dalam Pembangunan, dijadikan tema utama Seminar Nasional yang diselenggarakan Bappenas, tanggal  4 April 2017. Bertempat di Gedung Widjoyo Nitisastro Bappenas, Jalan Taman Surapati No.2, Jakarta Pusat.  Seminar Nasional dibuka oleh Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. sebagai Deputi PMMK (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan). Hadir sebagai Keynote Speaker adalah Menteri PPN/ Bappenas, Bpk. Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, MUP, Ph.D. Pembicara Seminar Nasional adalah Bpk Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan Kemdikbud) memaparkan "Peta Jalan Pembangunan Kebudayaan Indonesia," Hans Antlov memaparkan: "Local Knowledge Sebagai Modal pembangunan," Amich Alhumami memaparkan "Memahami kebudayaan dalam Konteks Pembangunan," Ibu Melanie Budianta, memaparkan "Dinamika Kebudayaan dalam Pembangunan," Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi, memaparkan "Strategi pembangunan Kota Budaya," digantikan oleh Kepala Dinas Pariwisata banyuwangi dengan judul paparan: "Best Practice Pariwisata Banyuwangi," Ibu Saur marlina Manurung, memaparkan: "Transformasi Pendidikan melalui pendekatan Budaya lokal dan Kebutuhan Masyarakat Adat," serta Mas Dynand Fariz (presiden Jember Fashion Carnaval/ JFC), memaparkan "Industri Kreatif Berbasis Budaya Lokal."

Diskusi dalam Seminar disampaikan oleh Sudarto yang melemparkan masalah kesenjangan budaya di kalangan pelaku ekonomi, khususnya komunitas angkutan konvensional dan komunitas angkutan berbasis online. Terjadi persaingan, dalam dinamika budaya, sehingga timbul Bentrokan yang cukup meresahkan masyarakat. Bagaimana peran pemerintah, khususnya Dirjen kebudayaan melakukan pendidikan pada masyarakat tentang dinamika budaya khususnya merebaknya angkutan online, agar diterima oleh masyarakat dan tidak terjadi bentrokan antar komunitas? Disarankan juga dalam diskusi tersebut agar penangannya dilakukan secara kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan terkait dan lintas sektoral, karena budaya online adalah bidang garapan semua sektor, bukan hanya dirjen kebudayaan.

Dalam diskusi selanjutnya muncul gagasan untuk menyelesaikan permasalahan budaya bukan dengan menyelenggarakan sebuah Proyek Kegiatan, karena akan menambah beban-beban dan membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Hal ini juga yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti oleh Bappenas dalam menyusun perencanaan, khususnya perencanaan pembangunan. #sudarto